Bone Bolango/ Gorontalo—Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Ir. H. Ishak Ntoma, M.Si., mengharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya melaksanakan tes urine minimal setahun sekali.
“Tes urine ini penting dalam rangka deteksi dini penyalahgunaan narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).” Demikian disampaikan Sekda Bone Bolango pada kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah, Kamis (14/02) di Hotel Maqna Gorontalo.
Berbicara di hadapan 30 peserta kegiatan yang merupakan para pimpinan sejumlah OPD dan kepala perwakilan instansi vertikal Se-Kabupaten Bone Bolango, Sekda menyampaikan tes deteksi dini penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu isi dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2018 dan Instruksi Bupati Bone Bolango No. 80 Tahun 2018 tentang implementasi rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2018-2019.
“Kita sedang Menghadapi tiga masalah besar bangsa yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yakni: merosot kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekenomian nasional karena bisnis gelap narkoba merugikan negara, serta merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa,” ujar Sekda.
Lebih lanjut Sekda menyampaikan narkoba telah menjadi penyakit kronis yang menyebabkan kerusakan otak, ketergantungan dan lost generation. “Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pintu masuk penyelundupan narkoba. Terlebih lagi kita adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia sehingga menjadi pasar yang menggiurkan bagi bisnis ilegal narkoba. Untuk itu kita harus mengambil peran. Galakkan kampanye anti narkoba di setiap kesempatan.”
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo, BrigJend Pol. Drs. Oneng Soebroto, SH, MH., menuturkan masalah narkoba di Indonesia semakin kompleks. “Dahulu kasus narkoba biasanya cuma menimpa artis dan pejabat di tingkat pusat, sekarang merebak ke seluruh tanah air sampai ke kampung-kampung dan desa-desa,” kata Kepala BNNP.
Beliau juga menyayangkan adanya aparat, baik itu ASN, TNI, maupun Polri yang terlibat kasus narkoba. Menurut jenderal bintang satu ini, untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di tubuh birokrasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan, seperti Surat Edaran Mendagri No. 21 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menpan RB. No 50 tahun 2017.
“Seiring berjalannya waktu, hal ini dirasakan kurang maksimal sehingga akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2018. Syukur Alhamdulillah bapak Bupati Bone Bolango langsung bertindak cepat dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Bone Bolango No. 80 Tahun 2018,” demikian dipaparkan Kepala BNNP.
Dengan terbitnya Inpres dan Inbup tersebut Oneng Soebroto berharap setiap OPD bisa langsung bekerja. “Dalam rapat koordinasi ini kami mengharapkan implementasi dan rencana aksi masing-masing OPD. Mungkin sudah ada yang melaksanakan. Silakan lanjutkan. Bagi yang belum, semoga bisa langsung action,” pesan beliau.
Lebih lanjut, beliau mengatakan implementasi Inpres dapat dilakukan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing instansi. “Misalkan Kesbangpol, ada kegiatan tentang bela negara, kamtibmas, radikalisme dan sebagainya di kalangan pemuda, sisipkan P4GN sekitar 5-10 menit.”
Dalam penutupan kegiatan ini, Kepala BNNK Bone Bolango, Abd. Haris Pakaya, S.Pd, M.Si menyampaikan rencana kunjungan kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru Winarko, S.H. sekitar akhir bulan Maret nanti. “Kita rencanakan akan selenggarakan apel bersama sekitar 5.000 relawan bersih narkoba yang Insyaallah dikukuhkan langsung Kepala BNN RI,” tandasnya.#StopNarkoba (jam)
