Bone Bolango/ Gorontalo—Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ir. H. Ishak Ntoma, M.Si mengajak seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango proaktif dalam menangkal bahaya narkoba. Menurutnya ASN memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat diberdayakan dalam hal perang melawan narkoba. Seperti kelebihan dalam hal kewenangan, akses informasi dan data serta pemahaman akan masalah-masalah nyata di masyarakat.

Hal ini diungkapkan Sekda saat menjadi salah satu narasumber pada Workshop Instansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, di Hotel Maqna Gorontalo, Kamis (24/1). Workshop yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango bertujuan melatih para ASN dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2018 dan Instruksi Bupati No. 80 Tahun 2018.

Di hadapan 20 orang peserta Workshop yang berasal dari 20 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Bone Bolango, Ishak berharap para ASN menjadi garda terdepan dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bone Bolango.

“Para ASN harus mampu menjadi relawan yang menyebarluaskan informasi-informasi P4GN sekaligus mampu memberikan teladan bagi masyarakat. Bapak dan ibu yang diundang hari ini harus menjadi bagian dari kelompok relawan yang akan bekerja bersama nanti dalam melaksanakan P4GN,” ujar Ishak.

Hadir dalam kegiatan yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo, Brigjend Pol. Drs. Oneng Soebroto, SH, MH. Dalam paparannya Kepala BNNP memuji Bone Bolango sebagai kabupaten pertama di Provinsi Gorontalo yang menerbitkan Instruksi Bupati untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019.

Kepala BNNP berpesan agar semangat P4GN di Bone Bolango tetap terus terjaga. Menurutnya permasalahan narkoba di Indonesia sudah semakin kompleks. Masalah narkoba bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan dan sosial.

“Lebih jauh lagi, masalah narkoba adalah masalah kemanusiaan karena dampak penyalahgunaan dan peredaran gelapnya dapat menghancurkan generasi, bangsa, bahkan eksistensi umat manusia itu sendiri,” terang Soebroto.

“Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Inpres No. 6 tahun 2018 sebagai suatu upaya mencegah dan memberantas bahaya narkoba di tengah-tengah bangsa kita. Bersyukur Inpres ini disambut baik di daerah-daerah, terutama di Kabupaten Bone Bolango,” lanjutnya.

Turut menjadi narasumber workshop ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango, Drs. Zainal Abdi Ilolu, M.Si yang mengingatkan para peserta tentang tanggung jawabnya sebagai ASN. Menurutnya masalah penanggulangan narkoba di Indonesia berkaitan pula dengan moralitas aparat yang rendah sehinggga mudah terseret kasus narkoba. Ia berharap peserta dapat menindaklanjuti workshop dengan melakukan pertemuan-pertemuan lebih intensif sebagai bagian dari upaya P4GN.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango, Abd. Haris Pakaya, S.Pd, M.Si menerangkan, para peserta workshop nantinya menjadi operator Sistem Monitoring dan Evaluasi RAN-P4GN 2018-2019. Sismonev ini adalah aplikasi pelaporan daring mengenai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan P4GN di instansi-instansi pemerintah.

Menurut Haris, dalam Inpres ini ada sejumlah Rencana Aksi yang bersifat generik, yaitu dilaksanakan seluruh OPD tanpa kecuali. Misalnya pembentukan relawan, sosialisasi P4GN dan tes urine. Ada juga rencana aksi yang khusus dilaksanakan instansi tertentu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Misalnya melatih relawan P4GN di tingkat pemuda dan remaja yang menjadi tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga, atau sosialisasi P4GN di BUMN dan BUMD yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

“Setiap tiga bulan sekali pencapaian-pencapaian Rencana Aksi ini dilaporkan secara berjenjang ke tingkat pusat sampai di meja kerja Presiden RI,” terang Haris. #StopNarkoba(jam)