Kamis, 21 Juni 2018
BNNK Bone Bolango Sosialisasikan Program Rehabilitasi di Radio

Bone Bolango/ Gorontalo-Program rehabilitasi korban dan penyalahguna narkoba merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia bebas narkoba. Di setiap Provinsi, sejumlah Rumah Sakit (RS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menjadi tempat rujukan rehabilitasi narkoba atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Di Provinsi Gorontalo, IPWL-IPWL tersebut adalah RS. M. M Dunda Limboto, RS. Prof. Dr Aloei Saboe Gorontalo, RS Tani dan Nelayan Boalemo, RS Bhayangkara Gorontalo, RSUD Tombulilato, Puskesmas Telaga, Puskesmas Limboto, Klinik Pratama Harapan Mulia BNNP Gorontalo, dan Poliklinik Biddokes Polda Gorontalo.

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango, Devi Ariani Kum, SE, MM saat mengisi dialog Diseminasi Informasi P4GN di Radio Nada FM, Kota Gorontalo, Kamis (27/07).

Menurut Devi, di Kabupaten Bone Bolango pihaknya telah menjalin mitra dengan sejumlah klinik dan komponen masyarakat untuk memaksimalkan program rehabilitasi ini.

Khusus untuk wilayah Bone Bolango tempat rujukan untuk rehabilitasi rawat jalan adalah RS Toto Kabila, Puskesmas Suwawa, Puskesmas Kabila, Puskesmas Bone Pantai. Sementara untuk rawat inap yaitu RSUD Tombulilato.

Selain itu lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat ada Klinik Anugrah Kabila, Klinik Ademimi Tapa dan Klinik Tilongkabila.

"Rehabilitasi masih baru, yaitu tahun 2015. Tetapi kami berusaha maksimalkan upaya. Lembaga kami berikan penguatan. Tenaga medis kami beri pelatihan dan dorongan. Anggaran pun difasilitasi. Intinya lembaga dan komponen masyarakat sudah siap," ujarnya.

Namun yang menjadi masalah, papar Devi kemudian, adalah kesadaran masyarakat yang masih minim. "Tanpa bantuan masyarakat kami kesulitan bekerja. Bantuan yaitu dalam bentuk informasi. Kalau ada indikasi penyalahgunaan narkoba masyarakat harus secepatnya melapor dan menghubungi BNNK atau BNNP."

Menurutnya selama ini ada image di masyarakat bahwa orang yang kecanduan narkoba adalah aib keluarga dan dikucilkan. Padahal pengucilan tidak akan mnyelesaikan masalah.

"Sebaiknya pemahaman harus seimbang, bahwa pecandu itu adalah orang sakit yang harus kita pulihkan dengan cara rehabilitasi, " imbau Devi.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai biaya rehabilitasi Devi menegaskan kalau semua biaya sudah ditanggung pemerintah. Maka tak ada pungutan sama sekali bagi masyarakat yang melaporkan diri.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Mulyati Imran, SKM yang juga hadir dalam dialog menambahkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan BNN meliputi tiga hal, yakni: rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi.

“Rehabilitasi medis adalah pemulihan terhadap fisik residen. Rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan sikap dan kehidupan sosial residen sehingga ia bisa berkumpul kembali di tengah masyarakat. Sementara pascarehabilitasi meliputi pelatihan skill dan kemampuan mantan residen untuk kembali menjadi manusia yang produktif di lingkungannya masing-masing,” jelas Mulyati.

“Residen yang direhabilitasi secara voluntary (sukarela/melaporkan diri) akan dirahasiakan identitasnya dan tidak akan dipidana,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan, sesuai Undang-Undang 35 tahun 2009 mengenai narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak yang menyalahgunakan narkoba wajib mengikuti rehabilitasi.

“Apabila orangtua atau wali tidak melaporkan anak atau keluarganya padahal dia mengetahui si anak menjadi pecandu atau penyalahguna, maka orangtua atau wali yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda maksimal 1 juta rupiah,” pungkas Mulyati.#Stopnarkoba**(Jam)