Minggu, 21 Januari 2018

Permasalahan Narkoba merupakan permasalahan kejahatan besar (extraordinary crime) yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengintensifkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 tentang Narkotika.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Program nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menjadi tugas utama BNN. Dalam rangka mewujudkan program P4GN, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia.Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.  Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan  struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh  Presiden. BNN  berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama,  Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi  Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota.  Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah.  Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di tingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah satu provinsi.  BNNK Bone Bolango merupakan instansi vertikal BNN yang merupakan unit atau lembaga pelaksana tugas yang bertugas di wilayah tingkat kabupaten bone bolango. Dahulu BNNK Bone Bolango , merupakan instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone bolango dengan nama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bone Bolango. Namun sejak tanggal 09 Desember tahun 2011, melalui kesepakatan bersama antara pihak BNN dengan BNNP dan Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango,  BNK Bone Bolango berubah menjadi lembaga vertikal dengan nama BNNK Bone Bolango.

BNNK Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Dan Kepala BNNP Gorontalo. Kepala BNNK Bone Bolango pertama yakni dr. H. Renny Ibrahim yang dilantik pada tanggal 09 Desember 2011 bersamaan dengan dialihkan statusnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian di wilayah tingkat kabupaten/kota.

Saat ini BNNK Bone Bolango dipimpin oleh Bapak Abdul haris Pakaya, S.Pd. M.Si yang menjabat dari tahun 2015- sekarang. BNNK Bone Bolango memiliki pimpinan dan jajarannya yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal dari PNS Pusat baik organik maupun peralihan status, PNS daerah yang berstatus dipekerjakan, dan dari unsur Kepolisian Daerah Gorontalo yang berstatus penugasan.

Untuk tahun 2017 personil yang bertugas di BNNK Bone Bolango sebanyak 24 orang berasal dari 22 orang PNS Organik BNN dan 2 orang PNS daerah, sementara untuk anggota Polri berjumlah sebanyak 3 personel yang masing-masing berstatus penugasan dari kepolisian daerah gorontalo (POLDA). Untuk Pegawai Harian Lepas (PHL)/ Tenaga Kontrak di BNNK Bone Bolango yang bertugas membantu tugas-tugas para personel Pegawai BNNK dalam rangka Upaya P4GN berjumlah sebanyak 15 orang yang terdiri dari beragam disiplin ilmu seperti, Dokter, Perawat, Apoteker, Penyuluh Kesehatan, Akuntansi dan Petugas Administrasi.

Sesuai dengan amanat pasal 67 UU Nomor 35 Tahun 2009, BNNK Bone Bolango melakukan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, serta Seksi Pemberantasan. Melalui ketiga tugas dan pokok masing-masing seksi tersebut BNNK Bone Bolango bersinergi dengan seluruh elemen/komponen masyarakat/komponen Pemerintahah Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan perlawanan dan menekan angka kerawanan dan kejahatan terhadap Narkoba.#StopNarkoba.